Surat Untuk Rakyat Indonesia! Sikap Politik Kesatuan Perjuangan Rakyat Atas Dampak Perang AS-Israel-IranTerhadap Indonesia

Situasi Dunia Terus Berubah, Rakyat Indonesia Musti Insyaf (sadar)

Saudara-saudara, beberapa hari lagi kita memasuki Mei, bulan yang selalu menyimpan ingatan tentang perlawanan: Hari Buruh, Kebangkitan Nasional, dan peristiwa-peristiwa yang mengingatkan bahwa rakyat negeri ini punya sejarah panjang menolak tunduk. Tapi Mei kali ini datang dengan luka yang berbeda. Kepada segenap Rakyat Indonesia (kelas buruh, tani, kaum miskin kota, nelayan, pemuda, mahasiswa, dan segenap rakyat ekonomi lemah lainnya) di mana pun berada, konflik terbuka antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran telah memasuki babak baru dengan penutupan Selat Hormuz yang berdampak pada terganggunya distribusi minyak dan pangan dunia. Kesatuan Perjuangan Rakyat menyikapi situasi ini sebagai manifestasi nyata dari krisis struktural kapitalisme dan upaya imperialisme AS untuk tetap mempertahankan hegemoninya yang sedang di ambang keruntuhan.

Dampak yang perlahan namun pasti dirasakan rakyat Indonesia yang menghadapi tekanan besar dari situasi tersebut, salah satunya adalah nilai tukar rupiah yang semakin melemah terhadap dolar AS. Lonjakan harga pangan dan energi, serta ancaman inflasi, adalah bukti ketidakberdayaan negara dalam melindungi kepentingan rakyat akibat kebijakan ekonomi yang bergantung pada impor dan utang.

Jauh di Teluk Persia, bom dan rudal berdesing di atas Selat Hormuz. Dikutip dari Antara pada Selasa (14/4/2026), harga minyak mentah dunia melonjak tajam setelah ancaman blokade di Selat Hormuz. Pada Senin (13/4/2026) pukul 05.01 WIB, harga Brent untuk pengiriman Juni naik 7,76% menjadi US$ 102,59 per barel, dan WTI crude oil melonjak 8,2% ke level US$ 104,51 per barel. Lonjakan ini mencerminkan sensitivitas pasar terhadap jalur vital yang dilalui sekitar 17 hingga 20 juta barel minyak per hari, atau sekitar 20% konsumsi global. Posisi Selat Hormuz sebagai chokepoint energi membuat setiap ancaman langsung diterjemahkan sebagai risiko gangguan pasokan. Selain minyak, jalur ini juga menjadi rute penting bagi sekitar seperlima perdagangan liquefied natural gas (LNG) dunia. Gangguan di kawasan tersebut berpotensi memperluas tekanan ke berbagai sektor energi.¹

Keadaan sekarang bukan kecelakaan. Jauh sebelum bom pertama jatuh, lembaga intelijen Amerika (National Intelligence Council) telah melaporkan skenario ini: kelangkaan sumber daya akan memicu kompetisi, kompetisi akan berujung konflik. Pola pikir itu sudah tertuang dalam dokumen Global Trends sejak 2008.² Donald Trump datang bukan sebagai pemimpin biasa.

Ia adalah pedagang politik. Di tengah kampanyenya tahun lalu, ia menawarkan “kesepakatan” kepada para raksasa minyak: sumbangan US$1 miliar, dan ia akan mencabut aturan lingkungan yang menghambat bisnis mereka. Setelah dilantik, “darurat energi nasional” langsung dideklarasikan. Perang di Timur Tengah adalah proyek yang menguntungkan banyak pihak, terutama industri senjata yang tahun lalu meraup rekor US$679 miliar, naik 26% dalam satu dekade.

Penutupan Selat Hormuz yang dilakukan oleh Iran juga mendapat tindakan balasan dari AS dengan mengajak negara-negara yang tergabung dalam NATO agar terlibat untuk memblokade Selat Hormuz, namun sekutu NATO menolak. Sikap ini berpotensi memicu ketegangan baru di dalam aliansi militer Barat tersebut, khususnya Inggris dan Perancis, yang dengan tegas menolak untuk terlibat dalam rencana blokade.

Aliansi tersebut memilih opsi berbeda, yakni hanya akan mempertimbangkan intervensi setelah konflik berakhir. Langkah ini dinilai bisa memperburuk hubungan dengan Washington.³ Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan sikap negaranya tidak mendukung blokade. Arab Saudi dikabarkan juga mendesak AS untuk menghentikan blokade karena khawatir Iran akan membalas dengan menutup Selat Bab al-Mandeb di Laut Merah, yang akan mengganggu jalur ekspor minyak Saudi sendiri. Langkah ini dinilai dapat menjadi “kartu as kedua” Iran setelah Hormuz yang berdampak besar pada distribusi energi dunia.⁴

Perang juga menguntungkan industri yang kebal resesi: produsen senjata. Data SIPRI mencatat pendapatan 100 perusahaan senjata terbesar global mencapai rekor US$679 miliar pada 2024, naik 5,9% dari 2023 dan meningkat 26% dalam satu dekade terakhir. Pandemi COVID-19 tidak menghentikan mesin perang; sebaliknya, periode pasca-pandemi menjadi momentum untuk eskalasi militer global yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi.⁵

Puncak dari arsitektur kepentingan ini adalah Board of Peace (BoP), forum internasional yang diluncurkan di Davos pada 22 Januari 2026, dengan Trump sebagai natural chairman seumur hidup. Keanggotaan permanen BoP mensyaratkan donasi US$1 miliar per negara. Para kritikus menyebutnya sebagai Board of Profits: mekanisme memprivatisasi diplomasi internasional dan memaksa negara-negara tunduk pada agenda energi Washington di luar kerangka PBB.

Seorang buruh di rumah petak Karawang mungkin tidak tahu di mana letak Selat Hormuz. Petani di Majalaya mungkin tidak paham mengapa Iran dan Amerika saling serang. Tapi pagi ini, seorang ibu ketika ia menggoreng tahu untuk sarapan anak-anaknya, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan: uang belanja terasa lebih cepat habis. Dan di pabrik tempat suaminya bekerja, desas-desus PHK semakin keras terdengar. Ini bukan perang mereka. Tapi merekalah yang menanggung akibatnya.

Kita (Rakyat) menjadi korban dari krisis yang bukan kita ciptakan

Saudara-saudara, kaum tertindas yang dihina dina di tanah airnya sendiri. Saat pembukaan perdagangan pasar keuangan di Indonesia kemarin, rupiah langsung tertekan ke level Rp17.100/US$ atau terdepresiasi sebesar 0,09% dibanding perdagangan akhir pekan lalu. DXY memang tengah mengalami penguatan hebat, hingga ke level 99,01 berdasarkan data Revinitif pukul 09.00 WIB. DXY terpantau menguat 0,37% saat itu.⁶

Di sisi lain, sepanjang kuartal pertama 2026, Satu Data Kemnaker mencatat 8.389 orang tenaga kerja yang ter-PHK dan terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Rincian bulannya: 4.590 orang di Januari, 3.273 di Februari, dan 526 di Maret. Sebaran geografisnya terkonsentrasi di jantung industri nasional: Jawa Barat 1.721 orang (20,51%), Kalimantan Selatan 1.071 orang, Kalimantan Timur 915 orang, Banten 707 orang, dan Jawa Timur 649 orang. Jawa Barat sendiri menyumbang sekitar 20,5% dari total kasus PHK nasional. Ini bukan kebetulan. Jawa Barat adalah pusat industri tekstil, garmen, dan manufaktur padat karya yang sangat bergantung pada bahan baku impor dan energi murah. Ketika harga bahan baku tekstil naik 30–40%, perusahaan-perusahaan di Majalaya, Karawang, dan Purwakarta mulai “mengencangkan ikat pinggang” dengan cara yang paling brutal: memutus hubungan kerja.

Di luar PHK, beban hidup sehari-hari juga merangkak naik. Harga BBM nonsubsidi melambung: Pertamax Turbo menembus Rp19.400/liter, Dexlite Rp23.600/liter, dan Pertamina Dex Rp25.200/liter.⁷ Kenaikan ini langsung mengerek biaya produksi, distribusi, dan akhirnya harga kebutuhan pokok. Pengrajin tahu dan tempe mulai menjerit. Indonesia mengimpor lebih dari 90% kedelai,⁸ dan harga kedelai terus menanjak seiring pelemahan rupiah dan gangguan logistik global. Pemerintah memasang Harga Acuan Penjualan di Rp12.000 per kg, tetapi tekanan dari sisi biaya terus menguat. Rakyat kecil yang setiap hari sarapan tahu goreng sekarang harus merogoh kocek lebih dalam.

Pemerintah merespons dengan skema yang sudah bisa ditebak: penebalan bantuan sosial, penambahan subsidi energi, imbauan WFH, dan pembatasan pembelian BBM maksimal 50 liter per hari. Semua ini, dalam bahasa para teknokrat, disebut sebagai “bantalan fiskal”.

Di saat yang sama, pemerintah menggelontorkan sejumlah program berskala raksasa yang justru menimbulkan paradoks di tengah narasi penghematan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki anggaran Rp335 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat. Realisasi anggaran hingga pertengahan April sudah mencapai Rp60 triliun.⁹ Namun, dari 26.800 Satuan Pelayanan
Pemenuhan Gizi (SPPG), sebanyak 1.780 terpaksa dihentikan karena di bawah standar. Menteri
Keuangan bahkan meminta program ini berhemat dengan mengurangi hari layanan dari tujuh
menjadi lima hari per pekan.

Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) dialokasikan dana penempatan Rp83 triliun pada 2026 untuk membangun 80.000 unit koperasi yang ditargetkan beroperasi penuh pada Maret 2026. Pemerintah juga mewajibkan 58,03% Dana Desa,¹⁰ sekitar Rp40 triliun per tahun dialokasikan untuk mencicil pinjaman pembangunan koperasi. Kecepatan dan skala mega-proyek ini kontras dengan kapasitas kelembagaan yang belum teruji, menimbulkan risiko inefisiensi yang membebani fiskal di tengah krisis.

Beban subsidi yang membebani APBN: untuk meredam gejolak, pemerintah terpaksa menyuntikkan tambahan subsidi energi hingga Rp100 triliun ke APBN 2026.¹¹ Langkah ini meningkatkan risiko pelebaran defisit. Beberapa analis menilai defisit pertumbuhan Indonesia berpotensi melampaui 3% dari PDB tanpa downgrade, selama penyebabnya bersifat sementara akibat perang. Ini tidak saja mengganggu pengelolaan anggaran, tetapi juga meningkatkan beban pajak yang harus dibayarkan rakyat untuk menambal kekurangan APBN.

Singkatnya, perang di belahan dunia telah menguji fondasi ekonomi domestik Indonesia. Anehnya, pemerintah bergerak dengan terus menjalankan proyek populis berskala besar. Ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang prioritas: apakah bantalan fiskal yang sudah sangat terbatas lebih baik digunakan untuk memperkuat ketahanan rakyat yang paling rentan, atau untuk membiayai proyek-proyek yang belum terukur dampaknya? Karena jika pelemahan pertumbuhan yang terjadi, yang menjadi korban adalah rakyat yang rentan.

Seperti era Covid-19, penanganan bersifat finansial (fiskal dan moneter) sering kali tidak menguntungkan kelas buruh, tani, kaum miskin kota, nelayan, pemuda, mahasiswa, dan segenap rakyat ekonomi lemah lainnya. Pada titik inilah kita (Rakyat Indonesia) turut menjadi korban dari krisis yang justru bukan kita yang menciptakannya, melainkan akibat dari kegagalan sistem sosioekonomi yang kapitalistik yang tidak mampu mengangkat harkat dan martabat umat manusia untuk mencapai kesejahteraan yang sejati.

Jalan Keluar Bagi Rakyat Indonesia

Saudara-saudara sekalian, kemerdekaan sejati bagi (kita) rakyat Indonesia tidaklah bisa kita gapai jika terus-menerus berharap dan menitipkan nasib kepada partai-partai politik gadungan yang justru ketika duduk di kursi kekuasaan justru memunggungi dan mengkhianati janji-janji kesejahteraan kepada rakyat. Berdaulat, di mana Rakyat Indonesia benar-benar menjadi tuan di tanah airnya sendiri, hanya bisa kita wujudkan dengan membangun kekuatan yang lahir dari rahim rakyat (baca: kelas tertindas) Indonesia sendiri. Berhenti berharap, menitipkan nasib, apalagi menunggu datangnya juru selamat. Sudah saatnya Rakyat Indonesia menggurat nasib di tangan dan pundaknya sendiri untuk menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penindasan manusia atas manusia dengan jalan keluar yang mesti kita tempuh dan wujudkan, yaitu:

1. Nasionalisasi aset vital dan strategis di bawah kontrol rakyat.
2. Bangun industrialisasi yang kuat di bawah kontrol rakyat (pengelolaan BUMN yang terbuka dan melibatkan kontrol atas potensi korupsi).
3. Laksanakan reforma agraria (tanah harus dikembalikan kepada petani, bukan dikuasai korporasi sawit dan tambang).
4. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, dan bervisi kerakyatan (di seluruh satuan pendidikan PAUD–PT).
5. Sita harta dan aset koruptor untuk kesejahteraan dan pemenuhan hak dasar rakyat.
6. Bangunlah kesadaran bahwa rakyat Indonesia tidak boleh lagi menjadi penonton pasif. Saatnya menentukan nasib dengan merintis bersama partai massa rakyat.

Jakarta, 27 April 2026

Penulis: Martin & Muslim

Sumber:

1. https://www.beritasatu.com/ekonomi/2985033/blokade-selat-hormuz-begini-dampaknya-pada-harga-bbm-di-indonesia. ↩︎
2. https://www.dni.gov/files/documents/Global%20Trends_2025%20Report.pdf ↩︎
3. https://www.beritasatu.com/internasional/2984931/tolak-blokade-hormuz-trump-ketegangan-aliansi-nato-as-memanas ↩︎
4. https://kaltim.tribunnews.com/news/1144592/arab-saudi-desak-amerika-hentikan-blokade-selat-hormuz-waspadai-kartu-as-iran-di-laut-merah. ↩︎
5. https://defsec.net.nz/2026/01/24/top-100-arms-producers-surge/ ↩︎
6. https://www.cnbcindonesia.com/market/20260414082056-17-726500/semua-mata-uang-keok-dihantam-dolar-aneh-jika-rupiah-perkasa-sendiri. ↩︎
7. https://rri.co.id/nasional/2344716/bbm-nonsubsidi-naik-per-18-april-2026-ini-daftar-harga-dari-pertamina. ↩︎
8. https://badanpangan.go.id/blog/post/bapanas-pastikan-ketersediaan-stok-kedelai-mencukupi-kewajaran-harga-di-tingkat-perajin-tahu-tempe-dijaga. ↩︎
9. https://mataram.antaranews.com/berita/480485/rp335-trillion-for-nutrition-interventions-in-2026-mbg-program-bgn. ↩︎
10. https://www.jawapos.com/ekonomi/2604240104/tak-cuma-perkuat-ekonomi-desa-pengamat-sebut-alokasi-58-persen-dana-desa-ke-koperasi-merah-putih-cegah-penyalahgunaan-anggaran ↩︎
11. https://nasional.kontan.co.id/news/tambahan-anggaran-subsidi-energi-bakal-bisa-redam-lonjakan-harga-minyak-jangka-pendek ↩︎