Jakarta—Pada Senin, 20 April, di Taman Ismail Marzuki, sejarawan dan intelektual progresif, Vijay Prashad, menyampaikan kuliah umum dengan tema “The Global South Today: Crisis, Resistance, and New Possibilities.” Dalam paparannya, Vijay tidak hanya mengulas dinamika geopolitik kontemporer, tetapi juga mengajukan kritik tajam terhadap dominasi Barat, krisis kepemimpinan politik di negara-negara Selatan, hingga pentingnya menghidupkan kembali warisan Bandung.
Demokrasi dan “Tinju Besi” yang Tak Pernah Hilang
Prashad membuka kritiknya dengan membongkar paradoks lama dalam politik global: promosi demokrasi oleh Amerika Serikat yang kerap berjalan beriringan dengan intervensi militer.
“30 tahun lalu AS membicarakan HAM dan mempromosikan demokrasi… kalianlah yang memprakarsai pemerintahan militer di begitu banyak bagian di dunia ketiga… kalian pula yang menggulingkan pemerintahan demokratis di Iran dan mengangkat seorang raja.”
Ia merujuk pada pola historis di mana dukungan terhadap rezim otoriter justru datang dari negara yang mengklaim diri sebagai penjaga demokrasi. Mengutip kolomnis Thomas Friedman di The New York Times pada 1990-an, Vijay menegaskan:
“Di balik sarung tangan beludru, tersembunyi tangan besi militer.”
Simbol itu, menurutnya, tidak pernah benar-benar hilang. Penjualan senjata seperti F-16 Fighting Falcon, pelatihan militer di United States Military Academy at West Point supaya jendral-jendral militer negara dunia ketiga (Indonesia) lebih setia terhadap AS daripada rakyatnya, di sisi lain mereka hadir dan mengkhotbahkan HAM, membuka kelas tentang demokrasi melalui lembaga seperti USAID dan Ford Foundation. Sangat kontardiktif.
Amerika yang Gelisah, Asia yang Bangkit
Dalam analisisnya tentang pergeseran kekuatan global, Prashad melihat Amerika Serikat bukan sebagai kekuatan yang menguat, melainkan kekuatan yang cemas.
“Donald Trump sangat ingin membuat AS tetap relevan. Masalahnya, AS bukan lagi kekuatan yang relevan di dunia.”
Ia menilai keunggulan AS kini terbatas pada sektor militer dan kontrol informasi, sementara produksi teknologi dan manufaktur semakin bergeser ke Asia—khususnya China, India, dan Jepang.
Dalam konteks Indonesia, ia mengangkat contoh konkret:
“Jika AS mengatakan kepada Indonesia stop jual nikel ke China, kepada siapa akan dijual? Mereka tidak memiliki fasilitas manufaktur.”
Bahkan, menurutnya, dominasi finansial AS mulai menghadapi tantangan. Ia menyinggung langkah Iran dalam konflik yang sedang berlangusung. Di mana Iran hanya meperbolehkan kapal yang melintasi Hormuz, hanya kapal-kapal yang transaksi minyak berbasis yuan. Ini merupakan bentuk perlawanan terhadap sistem petrodolar.
Meski demikian, Vijay mengingatkan bahwa pergeseran ini tidak terjadi seketika:
“Akan membutuhkan waktu lama sebelum dolar benar-benar terancam. Namun, ancaman itu sudah ada.”
Menghidupkan Kembali Semangat Bandung
Di tengah krisis global tersebut, Vijay mengajak Indonesia untuk kembali pada warisan historisnya: Konferensi Asia-Afrika 1955.
“Kita harus memiliki kepercayaan diri ketika Soekarno berdiri di Bandung dan mengatakan bahwa kita sedang membuat sejarah di sini.”
Ia juga mengutip Jawaharlal Nehru yang menyebut Bandung sebagai “ibu kota Asia dan Afrika”. Bagi Vijay, imajinasi geopolitik ini penting untuk mematahkan orientasi mental yang selalu mengarah ke Barat [kolonial].
“Ibu kota Indonesia atau ibu kota Asia dan Afrika bukanlah Washington DC. Ibu kotanya berada di Bandung. Jika bukan Bandung, pastilah di Jakarta, New Delhi, atau Beijing…Bandung bukan Paris of the East. Paris-lah yang seharusnya menjadi Bandung-nya Barat.”
Namun, ia mengkritik bahwa sejak 1965, Indonesia cenderung menarik diri dari percakapan global. Bahkan peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika pada 2015 dinilainya kehilangan makna politik, karena menghasilkan deklarasi layaknya paper yang direkomendasikan oleh International Monetary Fund dan jauh dari semangat Dasasila Bandung.
Negara, Gerakan Massa, dan Krisis Politik
Salah satu poin sentral kuliah ini adalah hubungan antara gerakan sosial dan kekuasaan politik. Vijay menolak dikotomi antara keduanya.
“Gerakan akar rumput dapat mengubah dunia, tapi gerakan akar rumput tentu dapat membangun dunia baru. Dunia Modern terlalu rumit bagi kita untuk kembali ke konsep ‘small is beautiful’. Terlalu rumit untuk kembali ke lokalisme. Kita harus memiliki imajinasi tentang seperti apa dunia di luar lingkup lokal kita. Dan untuk itu kita membutuhkan instrumen. Salah instrumen yang telah kita bangun sebagai manusia adalah negara, dan kita perlu menjadikan negara itu demokratis dan akuntabel. Itulah yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini.”
Ia menegaskan bahwa negara tetap menjadi alat utama dalam menghadapi imperialisme. Tanpa negara, rakyat akan kehilangan perlindungan politik paling dasar. Ia juga mengkritik kecenderungan gerakan sosial di negara-negara Selatan yang menjauhi politik elektoral:
“Di sebagian besar negara-negara Selatan, bahwa gerakan massa atau gerakan sosial berada di bawah pengaruh ide LSM tertentu yang dipromosikan oleh Barat, yang merupakan semacam ide anti-politik. Teruslah melakukan gerakan-gerakan massa anda. Anda memperjuangkan hak akses air,dsb., tapi jangan ikut campur dalam politik… Politik itu korup… Ini justru melumpuhkan masyarakat…”
Menurutnya, tantangan utama adalah bagaimana mendorong pemimpin gerakan massa masuk ke parlemen, bukan sekadar menjadi basis mobilisasi bagi elit partai.
Pengalaman di India menjadi contoh:
“Di India, kelompok kiri sangat terlibat dalam pertarungan elektoral. Bukan karena kami pikir bisa menang di mana-mana. Tapi karena kami ingin mengubah arah pembicaraan. Kami ingin mencegah kelompok sayap kanan membangun percakapan menjadi perselisihan agama; kami mengubahnya menjadi isu-isu tentang masuknya modal dan memberinya ke sektor pertanian. Kami ingin melawan mereka di luar parlemen dan di dalam parlemen… Kami tidak pernah menerima gagasan bahwa gerakan massa dan partai politik itu terpisah. Sungguh gila jika menganggap keduanya terpisah.”
Bagi Vijay, perjuangan harus berlangsung di dua arena sekaligus, di jalanan dan di parlemen. Di penghujung kuliah, Vijay mengajukan refleksi penting:
“Pertanyaan menarik yang perlu diajukan adalah mengapa di Indonesia dan India gerakan massa belum melahirkan pemimpin yang kemudian measuki instrumen politik dan terus memimpin gerakan massa hingga ke parlemen.”
Kuliah ini pada akhirnya bermuara pada satu tesis utama: negara-negara Selatan membutuhkan kepercayaan diri politik. Bukan sekadar retorika anti-imperialisme, tetapi kemampuan membangun institusi, mengelola negara, dan memimpin rakyat dalam skala global.
“Kita tidak bisa meninggalkan negara. Jika kita meninggalkannya, kita akan tak berdaya melawan imperialisme.”
Dalam konteks Indonesia hari ini, seruan itu terasa relevan sekaligus menantang: apakah warisan Bandung akan tetap menjadi nostalgia, atau layak dihidupkan kembali sebagai proyek politik global yang nyata?
Penulis: Waidi
