Tulisan ini pertama kali dimuat di semutapi.id dengan judul yang sama pada 9 Mei 2026.
Akhir Februari lalu, Amerika Serikat (AS) bersama Israel melancarkan serangan ke Iran dalam operasi militer ‘Epic Fury’. Serangan ini menewaskan ribuan orang dan melukai puluhan ribu lainnya, tidak hanya di Iran tetapi juga meluas ke kawasan Teluk. Dampaknya cepat merembet ke ekonomi global: ketika Iran menutup Selat Hormuz, pasar energi terguncang dan harga minyak melonjak hingga menembus 100 dolar AS per barel.
Awalnya, perang ini diperkirakan berakhir cepat. Operasi Epic Fury diyakini akan melumpuhkan kepemimpinan Iran, termasuk dengan membunuh Rahbar Ali Khamenei. Banyak yang berasumsi Iran akan segera menyerah: krisis pemerintahan pecah, oposisi mengorganisir protes, lalu berujung pada regime change. Asumsi ini merujuk pada preseden di Venezuela, ketika Maduro diculik oleh AS, 3 Januari lalu dalam Operation Absolute Resolve–sebuah operasi militer singkat yang secara langsung menargetkan pucuk kekuasaan dan berlangsung hanya dalam hitungan jam.
Prediksi itu terbukti keliru. Iran melawan. Menunjukkan kapasitas teknologi dan kekuatan militernya tidak bisa diremehkan. Keberanian Iran menghadapi AS–Israel yang memiliki dominasi militer global, memunculkan keterkejutan, sekaligus keingintahuan terhadap Iran. Tak kalah mencolok adalah sikap rakyat Iran sendiri. Alih-alih tercerai-berai oleh ketakutan, dalam situasi perang mereka tidak mundur. Terlihat, ketika peringatan hari Al-Quds, Enteqam-e Sakh, Arba’een-e Shohada, dsb., ribuan orang tetap turun ke jalan.
Serangan masif AS-Israel justru memicu sentimen nasionalisme: bahkan kelompok yang sebelumnya memprotes rezim Iran memilih bersatu dulu untuk melawan agresi asing, aksi massa didominasi oleh semangat perlawanan nasional, bahkan tidak sedikit diaspora kembali ke Iran untuk berpartisipasi. Pertanyaannya, darimana keberanian itu berasal?
Tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai resensi kritis, melainkan upaya membaca ulang Revolusi Iran 1979 untuk memahami mengapa Iran hari ini tetap mampu berdiri menghadapi imperialisme global. Untuk itu, saya kembali pada sebuah buku tentang Iran: Revolusi Iran, karya jurnalis senior Nasir Tamara, yang pertama terbit pada 1980. Pada waktu itu, Nasir Tamara berada di Iran, mewawancarai Khomeini, Shariatmadari, Bani Sadr, dslb., saat Revolusi 1979 berlangsung; Nasir juga ikut di dalam penerbangan Boeing 747 Air France dari Paris ke Teheran bersama Khomeini. Secara pribadi, buku ini mengingatkan pada buku “Ten Days That Shook the World” karya John Reed, di mana Reed menyaksikan Revolusi Bolshevik 1917 meletus secara langsung.
Revolusi Iran menjadi menarik, bukan hanya karena partisipasinya massanya yang begitu besar, tapi karena pada abad ke-20, revolusi umumnya dipahami dalam dua bentuk: gerakan nasionalisme anti-kolonial di negara jajahan, atau revolusi Marxis yang didorong antagonisme kelas. Iran menghadirkan jalan ketiga, sebuah revolusi yang dipandu oleh agama, Islam Syiah.
Akar Krisis: Imperialisme dan Minyak
Masuknya kolonialisme modern ke Iran tidak terjadi melalui pendudukan langsung, melainkan lewat konsesi ekonomi yang perlahan menggerus kedaulatan negara. Setelah kekalahan dari Kekaisaran Rusia pada awal abad ke-19, Iran dipaksa menyerahkan wilayah dan membuka akses ekonomi. Pada 1846, Rusia memperoleh konsesi di pertambangan batu bara, pelabuhan Laut Kaspia, pengolahan minyak di utara, serta pengaruh atas korps militer Iran.
Sementara itu, Britania Raya masuk secara lebih sistematis melalui perusahaan-perusahaan kolonial yang dilindunginya. Sejak akhir abad ke-19, ekonomi Iran pada dasarnya berada di bawah kendali asing, dengan konsesi Inggris mencakup telegraf, transportasi laut, perbankan (melalui Imperial Bank of Persia) hingga eksploitasi sumber daya alam.
Salah satu titik krusial dari proses ini adalah konsesi minyak yang diberikan kepada William Knox d’Arcy pada 26 Mei 1901. Konsesi ini memberikan hak hampir penuh kepada pihak asing untuk mencari, mengeksploitasi, dan mengelola minyak Iran selama puluhan tahun. Minyak, yang kemudian menjadi sumber daya paling strategis, sejak awal telah ditempatkan di luar kontrol rakyat Iran. Bahkan ketika produksi meningkat pesat, keuntungan yang dihasilkan sebagian besar mengalir ke luar negeri, sementara negara Iran hanya menerima bagian yang sangat kecil.
Ketergantungan pada minyak kemudian membentuk struktur ekonomi-politik yang timpang. Negara menjadi sangat bergantung pada pendapatan minyak, tetapi tidak mengembangkan basis produksi domestik yang kuat. Industrialisasi yang terjadi pun bersifat semu—berbasis impor, bergantung pada teknologi asing, dan tidak menciptakan kemandirian ekonomi. Dalam banyak kasus, investasi minyak justru memperkuat posisi elit negara dan kelompok borjuis yang berkolaborasi dengan kapital asing, sementara mayoritas rakyat tetap berada dalam kondisi miskin.
Modernisasi yang Gagal: Rezim Shah
Naiknya Reza Khan menjadi Reza Shah pada 1924, setelah runtuhnya Dinasti Qajar, menandai awal berdirinya Dinasti Pahlavi yang berkuasa hingga 1941. Kemudian ia digantikan oleh putranya, Mohammad Reza Pahlavi—di tengah intervensi Inggris dan Rusia—proyek modernisasi Iran semakin dipercepat dari atas. Namun, sejak awal kekuasaan ini ditopang oleh struktur yang elitis dan terpusat. Di luar institusi formal, kekuasaan berputar di sekitar lingkar inti keluarga kerajaan. Melalui Yayasan Pahlavi, kekayaan negara, bisnis nasional maupun asing terkonsentrasi di tangan keluarga kerajaan.
Reformasi tanah yang dijalankan rezim Shah gagal menciptakan basis petani yang produktif dan mandiri. Malah yang terjadi bangkrutnya pertanian dan jatuhnya produksi di Iran. Kebijakan ini justru mendorong dislokasi pedesaan dan mendorong urbanisasi secara masif. Industrialisasi yang dipacu negara juga berkembang tanpa basis sosial yang kuat, karena bertumpu pada rente minyak serta bergantung pada modal dan teknologi asing, sehingga gagal menyerap tenaga kerja secara luas apalagi membangun kemandirian ekonomi. “Percepatan ketidakberkembangan pertanian, bertambahnya ketergantungan makanan Iran pada negri lain, ketimpangan pembangunan dan tingkat hidup antara daerah-pusat tambah besara…eksodus rural yang besar, lahir subproletariat…terjadilah kejutan kebudayaan yang mengahancyrkan seluruh sendi masyarakat tradisional Iran” (hlm. 69).
Ketimpangan yang makin masif tidak direspons melalui redistribusi, melainkan melalui penguatan negara represif. Rezim membangun aparatur keamanan yang luas, terutama SAVAK—didirikan pada 1957 dengan dukungan CIA dan Mossad—yang berfungsi mengawasi militer dan masyarakat sipil, menginfiltrasi pers, partai oposisi, hingga serikat buruh, serta menindak setiap bentuk perlawanan. Penangkapan dan pengadilan berlangsung dalam sistem khusus yang dikendalikan militer, sementara praktik penyiksaan dan eksekusi menjadi hal yang umum. Sebagaimana dicatat, “Hukuman mati merupakan sesuatu yang umum di Iran… 1972 ada 300 pelaksanaan hukuman mati… sembilan bulan pertama 1976, 22 hukuman mati bagi tawanan politik diumumkan oleh pemerintah Iran” (hlm. 46). Dalam kondisi ini, stabilitas politik tidak dibangun di atas legitimasi sosial, melainkan melalui kontrol paksa, sementara kekayaan dan kekuasaan semakin terkonsentrasi.
Ledakan Revolusi
Pemberontakan kekerasan pertama pecah pada 7–9 Januari 1977 di Qom, dipicu artikel Menteri Penerangan Dariush Homayoun di harian Ettela’at yang menghina Ayatullah Khomeini sebagai homoseksual dan agen intelijen Inggris. Sedikitnya 60 orang tewas. Sebulan setelah kunjungan Jimmy Carter yang mengecewakan, protes besar meledak di Tabriz: sekitar 100 orang tewas, 650 ditangkap dan disiksa. Untuk pertama kalinya terdengar seruan, “Mati kau, Shah!”—sebuah tabu runtuh. Peristiwa ini menandai naiknya peran ulama dalam memobilisasi massa. Ayatullah Shariatmadari yang dikenal moderat pun bersura dan mendorong perubahan hukum kerajaan dan penerapan hukum Islam.
Shah memberlakukan darurat militer pada 7 September 1978—jam malam pukul 18.00–06.00, siapa yang melanggar ditembak di tempat. Keesokan harinya, ribuan orang tetap berkumpul di Lapangan Jaleh, Teheran, untuk memperingati penembakan 7 hari sebelumnya. Aksi itu berakhir dengan hujan peluru tentara; sedikitnya 4.000 orang tewas hari itu, peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Jumat Hitam. Beritanya menyebar ke seluruh Iran.
Naiknya peran ulama berakar pada represi total: ruang publik dibungkam, sehingga masjid menjadi ruang yang relatif aman untuk berdiskusi dan membongkar kebobrokan rezim Shah. “Tak ada tempat bagi kami berdiskusi lebih dari dua orang—itu pun harus berbisik. Jika ketahuan memprotes Shah, kami langsung ditangkap; hukuman mati bisa dijatuhkan tanpa pengadilan, didahului penyiksaan” (hlm. 116). Dalam situasi seperti itu, rujukan pada tradisi Syiah—khususnya budaya martir yang berakar pada kisah 12 imam yang banyak gugur terbunuh—menjadi sumber legitimasi moral sekaligus energi mobilisasi bagi perlawanan.
Basis sosial-keagamaan Syiah di Iran sangat luas: sekitar 600.000 sayyed (keturunan Nabi melalui garis ayah) dan ±500.000 keturunan melalui garis ibu, ditopang sekitar 180.000 mullah (ulama/ahli agama) tanpa hierarki kaku. Jaringan mereka menjangkau ±80.000 masjid yang dikelola khadam (penjaga/pengelola), serta pusat suci seperti Qom dan Mashhad, masing-masing diawasi mutawalli (pengelola wakaf/penanggung jawab situs suci). Struktur fungsionalnya berlapis: rowzekhan (pencerita kisah duka/ritual Asyura), wa’ez (pendakwah), dan pishnamaz (imam salat). Di tingkat atas ada imam jom’e (pemimpin salat Jumat) dan hojjatoleslam (ulama tingkat lanjut/setara doktor agama) yang mengajar puluhan ribu mahasiswa di Qom, Mashhad, Teheran, hingga Najaf; tiap lembaga dipimpin sedikitnya seorang ayatullah (otoritas tertinggi dalam ulama Syiah) (hlm.117).
1 Desember, ratusan ribu warga Teheran menembus jam malam dengan aksi berkabung; pada 10 Muharam (Asyura) mereka kembali turun sambil meneriakkan “Allahu akbar.” Tentara memblokade dan menembaki massa, namun pemogokan umum melumpuhkan negara. Rezim tak mampu memaksa rakyat kembali bekerja (hlm. 139). Pada 11–12 Desember, sekitar 3 juta orang berdemonstrasi di Teheran, disusul kota-kota lain. Hari pertama relatif tertib; hari kedua lebih besar dan terjadi chaos. Aksi ini lintas-kelompok: ulama, nasionalis, marxis, hingga jaringan bazar. Simbol-simbol bercampur—gambar Mosaddegh berdampingan dengan Khomeini dan Shariatmadari, juga para martir Fada’iyan-e Khalq dan Mojahedin-e Khalq. Teriakan jalanan kian keras: “Mampus Shah! … kemenangan di ambang pintu” (hlm. 140). Gelombang ini diikuti partisipasi ribuan dokter—yang sebelumnya dianggap dekat dengan rezim—ikut menyatakan dukungan. Rumah sakit dipenuhi slogan anti-Shah (hlm.145). Buruh minyak National Iranian Oil Company serta sektor transportasi (pesawat, kapal, kereta) melakukan mogok total; pada 27 Desember, ekspor minyak Iran berhenti (hlm.148).
Upaya terakhir datang 6 Januari 1979 saat Shah menunjuk Shapour Bakhtiar sebagai perdana menteri, namun krisis tetap tak terkendali. Pada 16 Januari, Shah meninggalkan Iran. Desakan agar Ruhollah Khomeini kembali terus menguat; begitu ia pulang, legitimasi Bakhtiar runtuh. Khomeini segera membentuk pemerintahan sementara dengan menunjuk Mehdi Bazargan, lalu melalui referendum 30–31 Maret 1979, mayoritas rakyat menyetujui perubahan monarki menjadi Republik Islam Iran–berakhirlah 25 abad monarki di tanah Persia–kemudian dilembagakan dalam konstitusi berbasis konsep wilayat al-faqih, di mana kekuasaan tertinggi di tangan ulama sebagai rahbar (pemimpin). Dalam struktur ini, kekuasaan dibagi antara otoritas religius dan institusi republik: presiden sebagai kepala eksekutif dipilih rakyat, dengan Banisadr sebagai presiden pertama; sementara Khomeini sebagai rahbar.
Pasca Revolusi: Negara, Konflik, Iran di panggung Global
Bentuk negara Islam yang dicita-citakan Khomeini merujuk pada teladan awal Islam—10 tahun pertama pemerintahan Nabi Muhammad dan pemerintahan Ali ibn Abi Talib di Kufah—yang dipandang sederhana, jujur, dan menyatukan kepemimpinan politik dengan etika keagamaan. Maka itu, ulamalah yang bertugas menafsirkan dan menyesuaikan prinsip Islam ke dalam praktik pemerintahan modern. Menurut Ebrahim Yazdi, model tersebut bahkan memiliki watak progresif dan avant garde (hlm. 188).
Secara ekonomi, arah kebijakan menekankan kemandirian dari dominasi asing: nasionalisasi bank dan industri strategis, penurunan bunga, serta redistribusi lahan besar-besaran untuk menghidupkan kembali pertanian. Prioritas diberikan pada pertanian, petrokimia, dan industri dasar, disertai perluasan kesejahteraan (perumahan, air, listrik, pendidikan, kesehatan) agar hasil pembangunan dinikmati pekerja, bukan hanya pemilik modal (hlm. 191).
Gagasan tersebut beririsan dengan pemikiran Ali Shariati serta kelompok seperti Mojahedin-e Khalq dan Fada’iyan-e Khalq. Namun konsensus rapuh: selain buruh dan petani, basis penting revolusi 1979 adalah kalangan bazar (borjuis nasional) yang sebelumnya dirugikan oleh Shah dan kapitalis internasional. Dukungan finansial dan kesetian mereka terhadap Khomeini ketika revolusi krusial. Tetapi pascarevolusi mereka juga menuntut kendali atas ekonomi nasional—redistribusi merata kepada pekerja tidak membuat mereka senang.
Untuk menjaga revolusi, dibentuk Pasdaran (IRGC), kekuatan militer-ideologis di luar tentara reguler. Perannya cepat meluas—dari penjaga keamanan hingga aktor politik dan ekonomi—terutama setelah perang dan krisis memperkuat posisi mereka sebagai tulang punggung rezim.
Republik baru diguncang konflik internal sejak awal berdiri, mengingat arah revolusi ini melibatkan berbagai faksi: Islam, nasionalis seperti National Front of Iran, kelompok borjuis nasional (bazar), hingga kiri seperti Tudeh Party of Iran serta organisasi bersenjata Mojahedin-e Khalq dan Fada’iyan-e Khalq. Pada akhirnya, konflik ini berujung pada konsolidasi kekuasaan di tangan ulama, sementara oposisi secara bertahap disingkirkan melalui represi sistematis. Di saat yang sama, tuntutan otonomi Kurdistan menguat dan direspon dengan kekerasan.
Ketegangan eksternal juga memuncak dalam krisis Iran–AS. Setelah mahasiswa menyerbu Kedutaan Besar AS dan menyandera puluhan diplomat selama 444 hari. Washington merespons dengan sanksi keras: Presiden Jimmy Carter membekukan sekitar 8–11 miliar dolar aset Iran—termasuk deposito, emas, dan properti—serta memberlakukan embargo perdagangan. Kondisi ini menjadi fondasi permusuhan jangka panjang Iran–AS.
Sekitar 1,5 tahun pascarevolusi—saat Iran masih dilanda konflik internal—Irak melancarkan invasi penuh pada September 1980. Latar belakangnya mencakup rivalitas nasionalisme Arab (Irak) dan nasionalisme Iran, perebutan wilayah dan sumber minyak, serta persepsi bahwa Iran sedang lemah pasca revolusi dan sanksi internasional AS (hlm. 352). Patriotisme rakyat Iran sangat besar: gelombang sukarelawan membludak, pria dan wanita, dari Iran maupun luar negri, bahkan sebagian ditolak karena tidak ada tempat lagi (hlm. 361). Perang ini berlangsung hampir delapan tahun (1980–1988) dan menewaskan ratusan ribu orang. Kehancuran akibat perang ini memperkuat solidaritas dan patriotisme nasional, sekaligus mengukuhkan dominasi Pasdaran (IRGC) dalam struktur politik dan keamanan negara. Dalam jangka panjang, kombinasi isolasi internasional, pengalaman perang, dan tekanan sanksi mendorong Iran mengembangkan program nuklir sebagai simbol kedaulatan sekaligus strategi pertahanan.
Peran Perempuan Pasca Revolusi
Perempuan memainkan peran penting dalam Revolusi Iran: mereka memegang senjata, merakit bom molotov, turun ke jalan bersama putra-putri mereka, bahkan tak jarang dengan bayi di pangkuan, serta terlibat konsolidasi politik di berbagai kota. Partisipasi ini disertai tuntutan tegas atas kesetaraan hak dengan laki-laki, terutama dalam pendidikan, pekerjaan, upah, dan peran sosial. Segera setelah revolusi, muncul ketegangan dengan arah kebijakan baru. Perempuan menjadi kelompok pertama yang menentang pembatasan kebebasannya—terutama kewajiban bercadar dan perubahan hukum keluarga. Pada 8 Maret 1979, mereka menggelar protes besar di Teheran dan Qom. Kekecewaan tumbuh, dan sebagian perempuan mulai berbicara tentang perlunya “revolusi dalam revolusi” untuk meluruskan arah revolusi Iran. Meski begitu, kepercayaan terhadap Khomeini masih tinggi; yang disalahkan justru para elit di sekelilingnya (hlm. 319–320).
Perempuan Iran terus melanjutkan perlawanannya. Kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi moral di tahun 2022–dengan tuduhan bad-hejabī (hijab tidak pantas)– memicu protes nasional dengan slogan “Woman, Life, Freedom”. Ratusan ribu perempuan turun ke jalan, melepas dan membakar hijab, bahkan memotong rambut di ruang publik sebagai bentuk pembangkangan terbuka terhadap negara. Aksi ini bukan sekadar soal pakaian, tetapi perlawanan terhadap kontrol negara atas tubuh, kehidupan, dan kebebasan mereka. Di sisi lain, perempuan Iran mencapai kemajuan besar dalam pendidikan–partisipasinya termasuk yang tertinggi di dunia, melahirkan ilmuwan dan profesional di berbagai bidang. Namun kemajuan ini masih berjalan timpang dengan pembatasan kebebasan berekspresi.
Revolusi Berubah Jadi Disiplin Pasar
Salah satu janji Revolusi 1979 adalah keadilan sosial bagi kaum miskin. Retorika resmi negara memuliakan mahroum (yang dirampas haknya) dan mostaz’af (yang tertindas): buruh kasar, petani kecil, kaum pinggiran yang disingkirkan oleh modernisasi era Shah. Mereka dijanjikan menjadi fondasi tatanan baru yang adil, bukan lagi korban pembangunan, tetapi subjeknya.
Setelah wafatnya Ayatullah Khomeini dan berakhirnya perang Iran-Irak, arah negara berbalik. Di bawah Rafsanjani, Iran masuk fase “rekonstruksi”: privatisasi, deregulasi, dan pemangkasan subsidi—negara tunduk pada logika pasar. Dampaknya keras: inflasi tinggi, pengangguran kronis, jaring pengaman sosial menyusut, diperparah sanksi internasional. Kemiskinan tak lagi dilihat sebagai masalah struktural, melainkan kegagalan individu.
Perubahan ini melahirkan standar baru: mostaz’af digeser oleh moafaq (orang sukses). Dari tuntutan pengorbanan untuk revolusi, bergeser menjadi tuntutan keberhasilan finansial. Sanksi dan represi politik memperdalam krisis, menyuburkan korupsi, dan memperlebar ketimpangan. Kemarahan rakyat memuncak dalam gelombang protes Desember-Februari (beberapa bulan lalu), awalnya dipicu krisis ekonomi: jatuhnya nilai mata uang, dan lonjakan harga kebutuhan pokok. Aksi kemudian berubah jadi perlawanan politik terhadap rezim, dan lagi-lagi dijawab dengan kekerasan yang menelan ribuan korban jiwa.
Kembali ke Hari Ini
Ketahanan Iran dalam seranagn AS-Israel hari ini bukanlah anomali, melainkan hasil dari sejarah panjang konflik, warisan nilai pengorbanan sejak Imam Husain, intervensi asing, dan mobilisasi politik berskala besar. Empat puluh tujuh tahun pascarevolusi, Iran berdiri dengan seluruh capaian sekaligus kontradiksinya. Rakyatnya paham betul bahwa perjuangan tidak selalu tunduk pada kalkulasi untung-rugi. Konflik internal memang menguat, dan gelombang protes terhadap rezim dalam satu dekade terakhir sangat besar. Tetapi ancaman eksternal—serangan yang menghancurkan kota-kota, membunuh anak-anak mereka, lalu dibungkus retorika demokrasi dan HAM—tidak pernah bisa diabaikan, apalagi ketika datang dari AS yang sejak lama mereka yakini sebagai aktor utama di balik penderitaan panjang pascarevolusi.
Dalam situasi seperti itu, konflik internal terhadap rezim bisa digeser urutan prioritasnya untuk terlebih dahulu menghadapai imperialisme yang lebih mendesak–bahkan bagi mereka yang paling anti rezim sekalipun. Perpecahan yang tampak tak terpulihkan di masa damai, dapat dilakukan di bawah hujan rudal, bahkan berubah menjadi persatuan. Namun ini tidak berarti persoalan di dalam selesai. Iran masih terus bergulat dengan dirinya sendiri dan revolusinya belum usai. Seperti dikatakan Simin Daneshvar: “Bila revolusi ini tidak berhasil, kenang-kenangannya akan terus hidup dalam lagu-lagu, cerita-cerita, lukisan-lukisan, dan dongeng anak-anak kita. Dan kenang-kenangan itu akan menjadi semacam pendorong bagi lahirnya sebuah revolusi baru.” Dengan segala keterbatasan dan kontradiksinya. Hari ini, Iran memberikan pembelajaran berharaga bagi seluruh dunia.
