Jakarta, Senin 6 Oktober 2025 — Koalisi Rapat Dengar Pendapat Warga (RDPW) yang terdiri dari BEM UI, SMI, Sempro, GMNI Jakarta Selatan, FPPI, FMN, bersama elemen masyarakat sipil lainnya seperti buruh (SPK, KASBI, FPBI) dan (NGO), menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI.
Aksi bertajuk Rapat Dengar Pendapat Warga ini digelar bertepatan dengan masa reses anggota DPR RI. Koalisi tersebut menilai, reses seharusnya menjadi momentum bagi wakil rakyat untuk benar-benar mendengar suara publik. Karena itu, mereka menghadirkan forum rakyat yang dikemas “mirip” dengan agenda resmi DPR, yaitu Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), namun dibuat versi rakyat — RDPW.
Ketua BEM UI, Zayyid Sulthan, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan undangan resmi kepada para anggota dewan untuk hadir dalam forum RDPW hari ini. Namun, tidak satu pun dari mereka yang memberikan respons.
“Kami mengundang mereka ketika masa reses ini agar turun langsung bersama masyarakat. Karena mereka sedang reses, biasanya mereka membuat forum RDPU, maka kami yang membuat RDPW — Rapat Dengar Pendapat Warga,” ujar Zayyid.
Berbeda dari demonstrasi pada umumnya, aksi RDPW ini dikemas secara kreatif dan edukatif. Selain orasi politik, massa juga menggelar lapak baca, pertunjukan teatrikal, pembuatan kartu pos berisi kritik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran, serta kegiatan simbolik seperti kolam pancing dan permainan bola yang menciptakan suasana seperti piknik rakyat.
Menurut prangkat aksi, kegiatan ini dimaksudkan untuk “memperpanjang napas perjuangan” sekaligus menunjukkan bahwa rakyat masih berjuang dan tidak takut menghadapi represi.
Dalam aksinya, massa membawa tiga tuntutan utama:
- Membebaskan seluruh tahanan politik yang masih ditahan akibat aksi akhir Agustus.
- Menghentikan tindakan represif dan kriminalisasi terhadap massa aksi oleh aparat penegak hukum.
- Menuntut seluruh lembaga negara — eksekutif, legislatif, dan yudikatif — untuk menindaklanjuti serta mengimplementasikan aspirasi rakyat secara serius.
Dalam sesi orasi, Jhon, perwakilan dari SMI, menyampaikan refleksi kritis mengenai arah gerakan rakyat. “Kita perlu bertanya, apa yang salah dengan metode perlawanan kita selama ini? Sejak 2019, perlawanan rakyat begitu masif, tetapi belum mengarah pada capaian yang kita inginkan. Ini menjadi PR bagi gerakan untuk memperbaiki strategi perjuangan ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Sunarno dari Gebrak menegaskan bahwa bangkitnya generasi muda merupakan tanda positif dari kesadaran kolektif terhadap ketidakadilan.
“Generasi muda telah bangkit, dan itu pertanda baik. Kebangkitan ini terjadi karena kebijakan pemerintah tidak berpihak pada rakyat. Pajak dipungut setinggi langit, tapi tidak digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Perlawanan kaum muda juga terjadi secara global — dari Nepal, Ekuador, Filipina, hingga Prancis,” tutur Sunarno.
Aksi Rapat Dengar Pendapat Warga ini ditutup sekitar pukul 18.00 WIB dengan pembacaan pernyataan sikap dan seruan solidaritas bagi seluruh tahanan politik di Indonesia. Koalisi RDPW menegaskan bahwa “selama keadilan belum ditegakkan dan suara rakyat masih dibungkam, kami akan terus bersuara, terus mendesak, dan terus turun ke jalan demi memastikan bahwa kekuasaan tidak dijalankan tanpa tanggung jawab kepada rakyat.” Mereka menyampaiakan tidak akan tinggal diam ketika keadilan diinjak-injak dan demokrasi dilumpuhkan. Sebab kedaulatan sejati berada di tangan rakyat, bukan di kursi kekuasaan.
Penulis: Beni
