Minggu, 8 Maret 2026, ratusan massa aksi dari berbagai elemen—buruh, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil (NGO), dan petani—yang tergabung dalam aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) berkumpul di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk memperingati Hari Perempuan Internasional.
Massa mulai berkumpul sejak pukul 14.00 WIB, kemudian melakukan long march menuju kawasan lingkar Monas. Dalam aksi tersebut, mereka mengusung tema “Perempuan Memimpin Perlawanan: Buruh, Petani, Mahasiswa, Nelayan, Masyarakat Adat, dan Kaum Miskin Kota Bersatu Melawan Kapitalisme.”
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan berbagai tuntutan. Salah satu isu utama yang disoroti adalah posisi buruh perempuan sebagai tulang punggung produksi yang masih terpinggirkan di banyak sektor, mulai dari industri garmen, makanan-minuman, pendidikan, rumah sakit, hingga sektor digital.
Mereka menilai masih banyak buruh perempuan yang bekerja dengan status kerja tidak pasti, seperti outsourcing dan harian lepas, serta mengalami diskriminasi upah berbasis gender. Selain itu, massa juga menyoroti semakin mahalnya biaya pendidikan serta krisis agraria yang dinilai memperberat beban hidup perempuan dari kelas pekerja.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi GEBRAK menuntut sejumlah agenda, antara lain:
- Reformasi ketenagakerjaan yang berkeadilan gender
- Perlindungan bagi buruh perempuan
- Pendidikan gratis dan demokratis
- Reforma agraria sejati
- Demokrasi dan kebebasan sipil
- Keadilan lingkungan
Selain isu domestik, massa aksi juga menyoroti situasi internasional, khususnya tindakan negara-negara yang mereka sebut sebagai kekuatan imperialis seperti Amerika Serikat dan Israel. Mereka menilai tindakan militer yang dilakukan kedua negara tersebut kerap mengabaikan hukum internasional dan menimbulkan korban sipil.
Para peserta aksi juga menyinggung peristiwa di Iran, yang menurut mereka menewaskan lebih dari 160 anak perempuan akibat serangan roket Amerika–Israel pada 28 Februari lalu.
Tak hanya itu, massa juga mengkritik sikap pemerintah Indonesia yang dinilai terlalu permisif terhadap situasi tersebut. Mereka menuntut pemerintah untuk keluar dari Board of Partners (BoP) yang diprakarsai oleh Donald Trump, yang menurut mereka justru menjadi sumber ketegangan dan alat penindasan, alih-alih menjadi sarana mencari solusi damai bagi konflik di Gaza.
Selain itu, massa juga mengkritik perjanjian dagang Indonesia–Amerika Serikat yang dinilai timpang dan berpotensi mengurangi kedaulatan ekonomi Indonesia, terutama melalui sejumlah klausul yang dianggap menempatkan Indonesia dalam posisi tersubordinasi.
Aksi yang dilakukan oleh GEBRAK tidak hanya diisi dengan orasi. Massa juga menggelar diskusi terbuka di jalan raya depan BSI, setelah aparat kepolisian menghadang dan tidak mengizinkan massa memasuki kawasan Silang Monas.
Meski demikian, aksi tetap dilanjutkan. Kegiatan diwarnai dengan berbagai penampilan, seperti paduan suara dan pertunjukan teater. Aksi kemudian ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap bersama, dilanjutkan buka puasa bersama, serta menyanyikan lagu “Internasionale.”
Penulis: Beni
