Jakarta, Senin (20/4/2026) — Ratusan orang memadati Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika No. 56, Bandung, pada Minggu (19/4), untuk menghadiri kuliah umum Vijay Prashad. Gedung bersejarah tersebut dikenal sebagai lokasi berlangsungnya Konferensi Asia Afrika yang menjadi tonggak solidaritas negara-negara Global South.
Peserta mulai berdatangan sejak pukul 13.00 WIB. Mereka mengikuti kuliah umum bertajuk “The Bandung Spirit: Reviving Global South Solidarity in a Time of Crises” yang membahas isu solidaritas negara-negara Selatan, dekolonisasi, dan dinamika krisis global kontemporer.
Vijay Prashad merupakan jurnalis, sejarawan, sekaligus Direktur Eksekutif Tricontinental: Institute for Social Research, sebuah lembaga riset internasional yang memproduksi kajian kritis serta bekerja sama dengan berbagai gerakan sosial progresif di berbagai negara.
Acara dimulai sekitar pukul 14.00 WIB, diawali dengan penampilan Usman and The Black Stone bersama Gugun Blues Shelter. Kegiatan kemudian dibuka dengan sambutan dari Hilmar Farid. Acara ini sendiri di moderatori oleh Bunga Siagian.
Dalam kuliah umumnya di Bandung, Vijay Prashad menekankan bahwa esensi utama Bandung Spirit kerap disalahpahami. Menurutnya, Konferensi Bandung bukan sekadar berbicara tentang perdamaian, melainkan terutama tentang kedaulatan ekonomi sebagai fondasi utama bagi terciptanya perdamaian itu sendiri.
“Hal ini sekarang terlupakan. Orang-orang mengira Bandung adalah tentang perdamaian. Itu adalah tentang ekonomi. Jika Anda tidak menyelesaikan masalah ekonomi, Anda tidak bisa bicara tentang perdamaian karena rakyat Anda akan selalu miskin. Mereka akan selalu marah. Mereka akan selalu menginginkan konflik. Dan dalam hal itu, perdamaian tidak ada artinya. Anda tidak bisa memulai dengan perdamaian. Anda harus memulai dengan roti (pangan). Anda harus memulai dengan tanah. Anda harus memulai dengan pakaian, pendidikan, layanan kesehatan, hal-hal seperti itu,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa negara-negara Global South harus memiliki kontrol penuh atas sumber daya alamnya dan mampu mengolahnya secara mandiri, alih-alih terus bergantung pada ekspor bahan mentah dan impor produk jadi. Ketergantungan tersebut, menurutnya, hanya akan mereproduksi pola ekstraksi neo-kolonial.
“Mengapa kita harus mengimpor produk jadi? Mengapa kita tidak bisa membuat pasta gigi sendiri… minyak goreng sendiri?” lanjutnya.
Selain soal ekonomi, Vijay juga menyoroti ketimpangan dalam struktur kekuasaan global. Ia mengkritik sistem internasional yang memberikan ruang bagi negara berkembang untuk “berbicara”, tetapi tidak benar-benar memberi mereka kekuatan untuk didengar dalam pengambilan keputusan global.
Ia juga mengkritik model pembangunan yang didorong oleh International Monetary Fund (IMF), yang dinilainya terlalu berorientasi pada investasi asing (FDI) tanpa membangun kedaulatan ekonomi domestik. Baginya, pembangunan sejati bukan diukur dari infrastruktur megah, melainkan dari kemampuan negara memenuhi kebutuhan dasar rakyat.
Vijay turut menyinggung pentingnya strategi industrialisasi yang berdaulat, dengan mencontohkan pengalaman Tiongkok yang mampu memanfaatkan investasi asing untuk transfer teknologi dan penguatan industri nasional. Ia menyayangkan banyak negara Global South, termasuk Indonesia dan India, yang masih terjebak sebagai konsumen teknologi global.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa krisis global juga berkaitan dengan krisis kepercayaan diri politik. Menurutnya, struktur global yang timpang dan praktik korupsi telah melemahkan kemampuan rakyat untuk membayangkan dan membangun masa depan mereka sendiri. Karena itu, ia mendorong pentingnya organisasi massa yang kuat dan kepemimpinan yang akuntabel.
Vijay juga menegaskan bahwa budaya dan seni bukan sekadar elemen tambahan, melainkan bagian integral dari perjuangan politik. Budaya, menurutnya, adalah ruang di mana masyarakat membangun imajinasi kolektif tentang masa depan yang lebih adil.
Menutup paparannya, ia mengingatkan kembali semangat perlawanan dalam sejarah Indonesia dan menyerukan agar negara-negara Global South tidak tunduk pada tekanan kekuatan imperialis.
Dalam sesi tanya jawab, Bunga (moderator) menyinggung posisi Iran dalam upayanya mempertahankan kedaulatan di tengah tekanan global dan narasi Barat yang kontradiktif. Menanggapi hal tersebut, Vijay menekankan bahwa dinamika politik Iran harus dilihat dalam konteks sejarah panjang peradabannya, bukan direduksi pada label politik semata.
Ia juga menolak legitimasi intervensi militer asing atas nama demokrasi, seraya menegaskan bahwa rakyat di setiap negara memiliki hak untuk menyelesaikan persoalan internal mereka sendiri.
“Jika masyarakat merasa pemerintah mereka tidak menyelesaikan masalah mereka, mereka akan menghadapinya sendiri… history moves in zigs and zags.”
Ia menambahkan bahwa perbedaan antara rakyat dan pemerintah kerap digunakan sebagai justifikasi intervensi eksternal, padahal dalam kenyataannya kondisi tersebut juga terjadi di banyak negara lain.
“Kami tidak pernah menerima kedatangan pelaku bom untuk membunuh anak-anak kami.”
Kemudian, ada juga seorang peserta bernama Aran menyoroti persoalan konkret terkait pembangunan di Indonesia, khususnya proyek kereta cepat Whoosh. Ia mempertanyakan bagaimana mencapai “keseimbangan yang tepat” antara kemandirian ekonomi, seperti pengelolaan sumber daya nikel, dengan tetap menjalin kerja sama Selatan-Selatan. Aran melihat adanya ketegangan dalam paparan sebelumnya: di satu sisi, ketergantungan pada teknologi asing dikritik, namun di sisi lain kolaborasi dengan negara seperti Tiongkok juga dipandang penting.
Menanggapi hal tersebut, Vijay Prashad menegaskan bahwa kerja sama Selatan-Selatan tidak boleh dimaknai sebagai sekadar perpindahan ketergantungan dari satu kekuatan ke kekuatan lain.
“Anda tidak ingin berpindah dari ketergantungan pada modal Eropa dan Amerika Serikat ke ketergantungan pada modal Tiongkok atau India, itu hanya sekadar mengganti bendera, tanpa mengubah struktur ketergantungannya.”
Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada negara mitra seperti Tiongkok, melainkan pada kapasitas dan pilihan kebijakan domestik. Ia menilai dominasi teknologi asing dalam proyek seperti Whoosh mencerminkan belum kuatnya inisiatif industrialisasi nasional.
“Masalah kedatangan orang Tionghoa… bukanlah masalah Tionghoa. Itu masalah Indonesia. Mengapa Anda tidak membangun kereta api sendiri?”
Vijay menekankan bahwa dalam kerangka baru pembangunan Global South, kerja sama internasional seharusnya digunakan sebagai alat untuk memperkuat kapasitas domestik, bukan menggantikan peran tersebut. Negara-negara berkembang, menurutnya, perlu berani mengolah bahan mentah sendiri, membangun industri nasional, serta memastikan bahwa proses industrialisasi berlangsung secara adil dan tidak eksploitatif.
Ia juga menolak anggapan bahwa terdapat kontradiksi antara kemandirian ekonomi dan kerja sama Selatan-Selatan. Sebaliknya, ia melihat keduanya dapat berjalan beriringan selama negara memiliki visi pembangunan yang berdaulat.
Lebih jauh, Vijay mengingatkan agar perdebatan politik tidak terjebak pada agenda jangka panjang yang abstrak, sementara persoalan mendasar rakyat belum terselesaikan. Ia menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah mengakhiri kemiskinan dan membangun martabat manusia.
“Kita sedang memperdebatkan martabat manusia dasar… mengapa ada kemiskinan di Indonesia? Anda tidak bisa membangun masa depan (sosialisme) jika Anda tidak mengakhiri kemiskinan sekarang juga.”
Ia mencontohkan pengalaman beberapa wilayah seperti Kerala di India dan Tiongkok yang dinilai berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem sebagai langkah awal pembangunan. Bagi Vijay, komitmen terhadap penghapusan kemiskinan dan pembangunan kapasitas nasional merupakan fondasi utama sebelum melangkah pada agenda transformasi yang lebih luas.
Secara keseluruhan, ia menegaskan bahwa “keseimbangan” yang dicari bukanlah kompromi antara ketergantungan dan kerja sama, melainkan kemampuan suatu negara untuk menggunakan kolaborasi internasional guna memperkuat kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya sendiri.
Selain agenda di Gedung Merdeka, Vijay Prashad dijadwalkan masih akan mengisi sejumlah diskusi di berbagai lokasi di Bandung dan Jakarta. Salah satu agenda lanjutan tersebut akan digelar pada Senin (20/4/2026) di Taman Ismail Marzuki, tepatnya di Teater Besar TIM.
Penulis: D Wiadi
